Tinjau Pelayanan Publik, Tim Ombudsman RI Kunjungi Rutan Masohi

Masohi - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Masohi menerima kunjungan dari Ombudsman RI, Jumat (26/5). Kepala Rutan Masohi, Yusuf Mukharom menerima langsung kunjungan dari Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro yang didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat.

Baca juga: Pemerintah Cabut izin Usaha Pertambangan HGU dan HGB Terlantar

Kunjungan pada Rutan Masohi dilakukan untuk meninjau pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh Rutan Masohi kepada Warga Binaan maupun keluarga dan masyarakat sekitar. Karutan menjelaskan pelayanan yang diberikan dengan mengajak Tim Ombudsman berkeliling di lingkungan Rutan Masohi, untuk secara langsung melihat sarana dan prasarana yang dimiliki Rutan Masohi.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Penanda Bali Baru

“Pelayanan yang kami sediakan antara lain layanan kunjungan tatap muka bagi keluarga Warga binaan dan layanan kesehatan dan dapur Rutan bagi Warga binaan yang sudah memiliki izin sertifikasi secara resmi, ” jelas Yusuf.

Baca juga: Tidak Ada Izin, KJP Citra Prima Sejahtera Tetap Berusaha dan Ancam Warga

Selain peninjauan pelayanan publik, Tim Ombudsman RI juga meninjau sejauh mana pemberian hak-hak kepada Warga binaan. “Kami memperhatikan pemberian hak integrasi Warga binaan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Warga binaan pun dapat dengan mandiri melakukan pengecekan hak integrasi yang mereka dapatkan pada Self Service SDP yang sudah kami sediakan, ” tambah Karutan.

Baca juga: Cegah CPNS Mundur, Mardani Ali Sera Desak Pemerintah Perbaiki Sistem Tata Kelola ASN

Tim Ombudsman RI menilai Rutan Masohi sudah melaksanakan administrasi maupun pelayanan dengan baik, namun peningkatan pemberian pelayanan dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Ombudsman RI melalui Perwakilan Ombudsman RI Maluku akan mendorong Pemerintah Daerah Maluku Tengah untuk memberikan bantuan baik sarana dan prasarana yang dibutuhkan Rutan Masohi.

“Hal tersebut dilakukan untuk terciptanya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah, ” pungkas Johanes.

Baca juga: Ini Alasan Pemko Menolak Ranperda Inisiatif DPRD Batam